MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Sebanyak 73 calon jemaah haji (CJH) lanjut usia (lansia) dari Sulbar dipastikan akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Mereka menjadi bagian dari total 1.453 CJH asal Sulbar yang akan menunaikan ibadah haji.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulbar, Ahmad Barambangy, menyebut bahwa Kabupaten Mateng menjadi daerah dengan jumlah CJH lansia terbanyak, yaitu 31 orang. Sementara itu, Polman menyusul dengan 18 CJH lansia, disusul Mamuju sebanyak 14 orang, Pasangkayu 9 orang, dan Mamasa hanya satu orang.
“Untuk Mamasa sendiri, hanya ada satu CJH lansia yang akan berangkat tahun ini,” ujar Ahmad Barambangy, dikonfirmasi, kemarin.
Kesiapan pemberangkatan CJH lansia menjadi perhatian utama Kementerian Agama. Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Adnan Nota, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipasi apabila ada jemaah lansia yang meninggal dunia sebelum keberangkatan.
“Antisipasi ada yang meninggal, kita sudah beritahukan ke keluarganya jauh hari. Kalau mau menggantikan, itu bisa kita proses,” ungkap Adnan.
Keberangkatan jemaah haji sendiri dijadwalkan dimulai bulan Mei 2025, dengan catatan tidak ada kendala yang menghambat prosesnya. “Kalau tidak ada kendala, pemberangkatan sudah mulai dilaksanakan pada Mei 2025,” tambahnya.
Sementara itu, jumlah CJH asal Sulbar yang telah menyelesaikan pelunasan biaya haji mencapai 1.272 orang atau sekitar 88,4 persen dari kuota yang tersedia. Pelunasan tahap pertama telah berakhir pada 14 Maret 2025 setelah dibuka sejak 14 Februari.
Bagi jemaah yang belum melakukan pelunasan, Kemenag masih memberikan kesempatan melalui tahap kedua yang akan dibuka pada 28 Maret hingga 17 April 2025.
Kuota haji utama Sulbar tahun 2025 masih tetap 1.453 CJH. Terdiri dari jemaah regular 1.363 serta kategori jemaah prioritas lansia dengan minimal umur 65 tahun sebanyak 73 orang sama seperti tahun sebelumnya.
“Kita harus memastikan bahwa setiap jemaah haji khusus mendapatkan pelayanan terbaik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koordinasi yang intensif antara seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji,” pungkas Adnan. (ajs/sol)
