MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Pemprov Sulbar terus menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menekan inflasi. Stok dan harga pangan pun dipastikan aman selama ramadan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abd Waris Bestari, mengungkapkan bahwa program ini telah dilaksanakan lima kali sejak awal 2025 dan berhasil membantu mengendalikan laju inflasi di daerah.
“Terkait kegiatan Gerakan Pangan Murah yang kita laksanakan hari ini, itu sudah yang kelima sejak 2025. Tujuan dari pengendalian inflasi itu bisa tercapai. Alhamdulillah, untuk bulan ini inflasi kita 0,32 persen, berada di urutan ke-8 se-Indonesia,” ujar Abd Waris, Jumat 15 Februari.
Dengan mendekati bulan Ramadan yang tinggal dua pekan lagi, pemerintah berencana mengadakan program ini satu hingga dua kali lagi guna memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
“Pemerintah mencoba mendekatkan diri melayani masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah. Semua komoditas yang kita jual seperti beras, minyak, gula, dan terigu memiliki harga 10 hingga 20 persen di bawah harga pasar. Jadi memang benar-benar murah,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, sebanyak empat ton beras telah disiapkan, bekerja sama dengan Bulog yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Selain beras, komoditas seperti bawang, cabai kecil, dan cabai rawit juga dijual dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar konvensional.
Meski harga beras mengalami sedikit kenaikan, Abd Waris optimistis harga akan kembali stabil saat panen Maret-April mendatang. “Sampai hari ini, stok beras masih cukup hingga enam bulan ke depan. Begitu juga dengan stok di distributor pasar yang masih tersedia,” katanya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap berbagai komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho menyampaikan ada tiga aspek dalam pengendalian inflasi. Yakni kolaborasi, optimalisasi dan output kepada masyarakat.
“Kolaborasi bahwa pengendalian inflasi ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah maupun mitra kerja BI, tapi termasuk semua elemen masyarakat, hingga mengoptimalkan segala tantangan dan memberikan manfaat dari hasil yang dikerjakan kepada masyarakat. (ajs)
