MAJENE, RADARSULBAR NEWS – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang alokasi dana desa setiap desa tahun 2025, pemerintah pusat mengelontarkan Dana Desa (DD) kepada 62 desa di Kabupaten Majene dengan total Rp 52.655.853.000.
Dalam Permenkeu tersebut alokasi dana desa ini tidak sama setiap desa. Dari 62 desa di Kabupaten Majene, paling tinggi mendapatkan DD yakni Desa Paboboran Kecamatan Banggae sebesar Rp 1.131.840.000.
Kemudian disusul Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda sebesar Rp 1.062.994.000, selajutnya Desa Salutahongan Kecamatan Malunda sebesar Rp 1.061.784.000.
Sementara paling sedikit diterima DD yakni Desa Desa Sendana Kecamatan Sendana hanya Rp 651.377.000, kemudian Desa Bonde Bonde Kecamatan Tubo Sendana Rp 655.649.000 dan Desa Simbang Kecamatan Sendana sebesar Rp 665.981.000.
Terkait dana desa ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Majene meminta pemerintah desa (pemdes) mempercepat pengurusan pencairan dana desa.
KPPN Majene berharap pencairan dana desa dilakukan awal tahun agar program pembangunan yang telah direncanakan segera dikerjakan.
Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Bank KPPN Majene, Beny saat dikonfirmasi, Rabu 5 Februari.
Ia meminta kepala desa secepatnya mengurus pencairan dana desa di awal tahun.
Beny mengatakan penyaluran dana desa di KPPN Majene ada dua tahap. Tahap pertama Januari hingga Juni dan tahap kedua Juli hingga Desember 2025.
“Sejak Januari pengajuan untuk pencairan dana desa sudah bisa dilakukan. Namun hingga Februari ini belum ada kepala desa yang mengajukan,” ujar Beny.
