JAKARTA, RADARSULBAR NEWS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Rabu 5 Februari 2025.
Rakor ini berlangsung di kantor Pertanahan RI. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
“Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini maka kita buat lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah, tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data, dengan adanya program ini,” ujar Nusron Wahid Menteri ATR/Kepala BPN.
ILASP merupakan program yang dimulai dengan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian ATR/BPN. Ke depan, untuk memperkuat implementasi dan memperluas cakupannya, program ini juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi.
Menteri Nusron mengaku selama ini banyak tumpang tindih lahan yang terjadi, seperti lahan sawit dengan hutan, lahan transmigrasi, dan perumahan. Untuk itu, ia mengintegrasikan sistem data dan administrasi pertanahan agar semua lahan itu dapat dipetakan dengan jelas dan terhindar dari masalah serupa.
“Prinsipnya, kami bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari kedua pihak kadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana yang bisa diselesaikan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan menyambut baik langkah Mentri ATR/BPN agar dimasa mendatang tak ada lagi tumpang tindih lahan.
“Kami berharap, kerja sama ini bisa diimplementasi dengan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian/lembaga terkait. Karena kami juga bagian dari kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kami juga mohon bantuan dari Teman-teman di ATR, Kehutanan, dan Kemendagri,” Muhammad Iftitah Sulaiman Menteri Transmigrasi
Program ILASP diharapkan dapat memberi solusi jangka panjang untuk penyelesaian konflik lahan yang sering mengganggu pembangunan dan investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan kali ini akan disegerakan penandatanganan MoU yang melibatkan lima kementerian/lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Hadir pula, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga. (*)
