MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat berdampak pada habisnya alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi yang ditetapkan Pemkab Mamuju di APBD 2025.
Akibatnya, program perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, yang dianggap sebagai program prioritas Pemkab terancam gagal terealisasi.
Mengingat, anggaran untuk program infrastruktur sekira Rp 64 Miliar itu sepenuhnya berasal dari alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Adapun rincian TKD untuk infrastruktur antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) sekira Rp 14 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 48 Miliar serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 2 Miliar.
Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Mamuju, Muh. Yusral membenarkan, pemangkasan anggaran itu berpengaruh langsung pada keberlanjutan program perbaikan jalan dan irigasi di Mamuju.
“Ini tentu berdampak besar pada perubahan APBD, seluruh anggaran TKD untuk perbaikan jalan dan irigasi itu habis, Rp 0 rupiah,”kata Yusral dikonfirmasi Rabu, 5 Februari.
Dia menyatakan, saat ini anggaran yang tersisa untuk pemeliharaan jalan. Namun hal itu juga belum dapat dipastikan.
“kita baru ingin rapatkan dengan pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Mamuju,” pungkasnya.
Hingga berita ini dibuat, pihak BPKAD belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan terkait total anggaran yang diefisienkan.
Bila mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto selain pemangkasan TKD, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ikut dipangkas.
Kemudian, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 3 Februari 2025, terdapat enam pos TKD yang terkena efisiensi dengan nilai total Rp 50,5 triliun. (irf/*)
