JAKARTA, RADARSULBAR NEWS – Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan mengingatkan semua elemen bangsa, dari pemerintah dan legislatif tidak mewajarkan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan pada awal Maret 2025.
Hal demikian dikatakannya saat Komisi IV melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD.
“Kita jangan sampai menormalisasikan kenaikan harga pangan yang selalu terjadi di bulan suci Ramadan sampai menjelang Idulfitri,” ujar Cindy dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Selain itu, dia dalam rapat mengungkapkan keluhan pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang mengaku tidak memperoleh jatah beras Bulog.
“Jadi, terpaksa membeli dari pihak ketiga dengan harga yang tinggi dan untuk bersaing dengan pihak-pihak tertentu yang lebih murah, itu berat. Nah, bagaimana ini terjadi, kami minta atensinya,” ungkap Cindy.
Dia kemudian dalam rapat mengingatkan PT Pupuk Indonesia agar meningkatkan produksi demi mendukung upaya swasembada pangan.
Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan saat ini perusahaan dengan sepuluh anak kongsi dagang menghasilkan kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton pupuk.
Cindy melihat produksi demikian tetap tinggi. Namun, data BPS menyatakan impor pupuk Indonesia malah meningkat dengan catatan 3 juta ton pada 2024.
Dia pun mengingatkan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan swasembada pangan yang artinya membutuhkan lebih banyak pupuk untuk menanam.
“Nah, pastinya di tahun ini dengan adanya program swasembada pangan, kita membutuhkan pupuk lebih dari 16 juta ton karena penambahan luas area tanaman padi. Mengingat target kita akan bertambah, bagaimana kesiapan PT Pupuk mengejar target ini,” kata dia.
Cindy dalam RDP pada Selasa kemarin juga menyoroti pengelolaan aset ID Food dengan mengutip laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut dia, data BPK menyatakan sebanyak 349 aset ID Food dan anak perusahaan dikuasai oleh pihak ketiga.
Aset-aset itu meliputi milik PT RNI Persero, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sanghiang Seri, PT Gula Rajawali, PT Berdikari, PT Garam, serta beberapa perusahaan lainnya.
BPK mencatat bahwa sejumlah aset senilai Rp3,3 triliun tersebut telah dikuasai oleh pihak luar yang tidak memiliki hak.
“Fraksi NasDem pertanyaannya adalah apa yg dilakukan ID Food terkait dengan temuan BPK tersebut dan bagaimana upaya menguasai kembali aset tersebut. Sekian pandangan dari Fraksi NasDem,” katanya. (jpnn)
