POLMAN, RADARSULBAR NEWS – Kegiatan normalisasi sungai Matakali dikerjakan langsung Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju Provinsi Sulbar dikabarkan berhenti.
Sebelumnya target pekerjaan normalisasi pengerukan sungai Matakali sepanjang 10 kilometer hingga ke muara.
Tetapi pekerjaan baru mencapai dua kilometer lebih, normalisasi sungai tersebut akan dihentikan karena keterbatasan anggaran.
Informasi yang didapatkan BWS Sulawesi V Provinsi Sulbar sudah menghabiskan anggaran Rp 200 juta untuk normalisasi sungai Matakali sejak dua pekan ini. BWS Sulawesi V menurunkan alat berat Excavator PC 200 Amfibi mengeruk sungai mulai dari Jembatan Matakali hingga dua kilometer.
Tetapi dengan alasan anggaran tak cukup maka kegiatan normalisasi sungai tersebut terancam dihentikan. Hal ini membuat masyarakat Matakali menjadi resah. Karena pengerukan sungai Matakali belum tuntas sementara alat berat akan ditarik Balai Sungai.
Terkait persoalan ini, warga Kecamatan Matakali Polman berembuk mencari solusi menanggung anggaran pembiayaan bahan bakar minyak (BBM) alat berat yang melakukan pengerukan. Selain itu warga meminta Balai Wilayah Sungai V Mamuju Sulbar untuk meminjamkan alat berat ampibi tersebut kepada warga.
Informasi yang dihimpun, proses pengerukan sungai Matakali yang berlangsung hampir dua pekan, baru sekira dua hingga tiga kilometer yang telah dikeruk. Namun alat berat milik BWS V akan ditarik karena anggaran sudah tidak mencukupi untuk menuntaskan pengerukan endapan sepanjang 10 kilometer yang seharusnya dikeruk.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman Amiruddin melakukan pertemuan dengan Lurah Matakali, M Yusuf dan perwakilan PUPR Polman. Pertemuan rembuk warga yang dilaksanakan di rumah salah satu masyarakat Kelurahan Matakali.
Amiruddin menyampaikan, warga berkumpul mendiskusikan terkait informasi rencana penarikan alat berat milik Balai Sungai.
“Hasil kunjungan Komisi III DPRD Polman ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju
didapat informasi bahwa kegiatan pengerukan ini bukan proyek melainkan menggunakan anggaran pemeliharaan saja. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ditarik secepatnya atau diberhentikan,” jelas Amiruddin yang juga Ketua DPC PKB Polman ini.
