JAKARTA, RADARSULBAR NEWS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja kementeriannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025).
Dalam Raker ini, Kementerian ATR/BPN menuai berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI.
Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja di tahun 2024 dan juga 100 hari kerja, termasuk di dalamnya langkah tegas kementerian dalam penanganan persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelaksanaan program tahun 2024 telah berjalan optimal dengan realisasi anggaran mencapai 99,04 persen. Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh kementerian juga melampaui target hingga 102 persen.
“Beberapa program prioritas bahkan melebihi target. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) misalnya, dari target 8,4 juta bidang, terealisasi sebanyak 11,6 juta bidang atau 137 persen. Sertifikasi hak atas tanah dalam PTSL juga melampaui target dengan total 3,7 juta sertifikat yang telah diterbitkan,” ujar Menteri Nusron Wahid.
Lebih lanjut, Menteri Nusron memaparkan sejumlah target kinerja kementerian ATR/BPN pada 2025. Beberapa di antaranya meliputi pemetaan zona nilai tanah seluas 659.900 hektare, pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah terlantar, serta penyelesaian 2.151 perkara sengketa dan konflik pertanahan.
Selain itu, kementerian juga menargetkan penerbitan dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 127 kabupaten/kota, serta redistribusi tanah sebanyak 175.865 bidang.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengapresiasi pencapaian kementerian ATR/BPN yang dinilai telah mengoptimalkan realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir.
“Kami mengapresiasi optimalisasi dalam berbagai program, termasuk redistribusi tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ujar Heri Gunawan.
Senada dengan Heri, anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe, turut memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil kementerian, termasuk pembatalan alas hak bermasalah dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Dengan capaian yang telah diraih serta target kinerja untuk tahun 2025, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di Indonesia. (*)
