MAMUJU, RADAR SULBAR — Rancangan APBD Sulbar tahun anggaran 2025 disepakati dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 2.092.274.673.979 dan belanja Rp 2.070.473.854.903. Selanjutnya pembahasan bakal dikebut agar bisa ditetapkan sebelum 31 Desember 2024.
Tahun anggaran 2025 diasumsikan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 sampai 5,79 persen, angka kemiskinan 9,00-9,74 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,45, tingkat pengangguran 1,4 sampai 2,4 persen, dan Indeks Gini Ratio 0,345 sampai 0,348.
Isu strategis antara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas, kemiskinan ekstrem, stunting, perubahan iklim dan kebencanaan, kemandirian fiskal daerah, transformasi digital dan pelayanan publik.
“Desain APBD yang kami sampaikan dirancang untuk keberpihakan masyarakat. Mengacu pada asas-asas yang efisien, efektif dan transparan,” kata Plh Sekprov Sulbar, Amujib, usai rapat paripurna, di Gedung DPRD Sulbar, Kamis 21 November.
Menurut dia, proyeksi pendapatan meningkat sekira Rp 201 miliar dibandingkan APBD tahun 2024, demikian halnya belanja daerah naik sekira Rp 232 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Amujib berharap pembahasan RAPBD 2025 rampung sesuai sebelum akhir tahun 2024 dan mendapat persetujuan DPRD Sulbar.
“Saya yakin dengan semangat dan kolaborasi Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar penetapan APBD bisa lebih cepat dari yang diharapkan,” paparnya.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras juga optimis, pembahasan APBD 2025 bisa dirampungkan dan selesai paling lambat 30 November.
“Sesuai petunjuk Presiden Prabowo tentang kehutanan dan pangan itu yang kita prioritaskan. Tapi tidak menafikan anggaran pendidikan dan kesehatan,” pungkas Politisi Partai Golkar, itu. (ajs/jsm)
