MAMUJU, RADAR SULBAR — Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mamuju belum mampu merealiaikan anggaran secara maksimal.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju membeberkan, per 15 November 2024 masih terdapat beberapa OPD yang realisasi anggarannya masih rendah.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) bahkan baru di angka 9,66 persen atau Rp 67 juta dari total pagu anggaran sebesar Rp 697 juta.
Sementara Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga (Disdikpora) baru 34,68 persen atau Rp 6,5 miliar dari total pagu Rp 18,7 miliar.
Demikianhalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) baru mampu merealisasikan anggaran sebesar 49,08 persen atau Rp 6,5 miliar dari total pagu Rp 72,8 miliar.
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) baru 49,71 persen atau Rp 295 juta terealiasi dari total pagu Rp 588 juta.
Beberapa OPD yang mampu merealiaikan anggaran di atas 50 peren adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realiasi 54,43 persen atau Rp 60 miliar dari total pagu Rp 111 miliar.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terealiasi 89,32 persen atau Rp 4,3 miliar dari total pagu Rp 4,8 miliar.
Demikian halnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) 89,13 persen atau Rp 9,9 miliar dari total pagu Rp 11,1 miliar. OPD lainnya sudah terrealisasi sekira 85 persen.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Mamuju Zulkarnain mengatakan, hal tersebut kerap terjadi lantaran beberapa OPD menjalankan program sesuai kontrak yang berakhir di Desember.
“Misalnya belanja pengadaan kontraktual, itu masih berjalan sampai saat ini hingga Desember,” kata Zulkarnain, Senin November, Senin 18 November.
Dia berharap setiap OPD dapat merealisasikan anggarannya hingga 100 persen akhir Desember nanti.
Kepala Dinas PUPR Mamuju, Surya Yuliawan Sarifuddin mengatakan, ada beberapa program yang masih dalam proses pengerjaan. “Seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan memang PUPR itu rata-rata Deember baru selesai,” pungkasnya. (irf/)
Untuk diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju setelah perubahan sebesar Rp1,3 triliun. (**)
