POLMAN, RADARSULBAR NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar minta agar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Paku diaktifkan.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Polman terpilih Amiruddin dan sejumlah anggota DPRD Polman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait alih fungsi lahan pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Polewali yang direncanakan dibangun tempat pengolahan daur ulang sampah, Selasa 15 Oktober.
Legislator PKB ini menyampaikan, pada saat pertemuan dengan Kepala Desa Paku, Camat Binuang dan dihadiri Kapolres Polman serta Dandim Polman beberapa waktu lalu. Sudah disepakati TPA Paku akan dimaksimalkan menjadi TPST. Dimana saat itu Kades Paku sudah mengungkapkan bahwa masyarakat sudah menerima rencana pemerintah menjadikan tempat tersebut sebagai TPST bukan lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Saat itu sudah disepakati TPST Paku dan Kades sudah memberikan lampu hijau. Apalagi pak Kapolres dan Dandim yang siap mendukung. Tetapi kenapa DLHK kemudian tidak menjalankannya,” terang Amiruddin.
Hal yang sama diungkapkan anggota Fraksi PPP Ilham. Ia mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya perlu diyakinkan. Untuk itu mereka perlu dibawa langsung melihat pengolahan sampah secara industri yang telah berhasil di daerah lain. Sehingga mereka bisa yakin apa yang direncanakan oleh pemerintah.
Kepala DLHK Polman Moh Jumadil menjelaskan pihaknya sudah berupaya meyakinkan warga setempat. Tetapi masih ada beberapa orang saja yang tidak menerima kehadiran TPST di lokasi tersebut. Ia juga mengaku sudah mengajak masyarakat melihat langsung industri pengolahan sampah.
Saat ini untuk mengatasi persoalan sampah DLHK Polman melakukan pengolahan sampah dengan cara pemilahan di halaman kantornya dengan menggunakan dinding terpal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persoalan sampah yang setiap hari jumlahnya mencapai tiga puluh truk.
Ditempat yang sama, Pj Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana mengajak semua pihak untuk ikut mencari solusi atas permasalahan sampah yang mengancam kesehatan masyarakat.
“Beberapa bulan lalu banyak kasus demam berdarah yang disebabkan oleh banyaknya sampah. Jangan sampai daerah kita ada KLB karena demam berdarah jika hal ini tak bisa segera diatasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap para pedagang pasar yang berjualan di pasar yang berdekatan dengan tempat tumpukan sampah yang setiap hari menghirup aroma sampah.
“Waktu menjadi investasi bagi kita untuk membangun pengolahan sampah. Jika semakin lambat maka akan semakin sulit kita menangani sampah,” tandas I Nengah Tri Sumadana. (arf/mkb)
