MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA sederajat sempat menjadi perbincangan publik. Padahal kebijakan itu sudah diterapkan tiga tahun terakhir. Di Sulbar, penerapannya masih bertahap.
Kepala Bidang (Kabid) SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Muhammad Faezal mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka sudah masuk di tahun ke tiga. Tahun pertama hanya beberapa sekolah. Tahun kedua dan ketiga terus bertambah.
“Kita harap tahun terakhir ini semua sudah memakai Kurikulum Merdeka,” kata Faesal, saat dikonfirmasi.
Menurut Faesal, penerapan Kurikulum Merdeka secara subtansi memiliki kesamaan dengan Kurikulum 2013. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan secara strategi pembelajaran. Salah satunya adalah istilah penjurusan dirubah menjadi pemuatan. Memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan apa yang diinginkan.
“Peserta didik tetap belajar pemuatan yang ada, baik itu pelajaran IPA, sosial dan budaya. Hanya saja Kurikulum Merdeka lebih menekankan agar peserta didik lebih termotivasi. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, jurusan dipatok,” ujarnya.
Penerapan Kurikulum Merdeka, kata dia, dilakukan secara bertahap di sekolah-sekolah. Hal itu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan di sekolah. Meski demikian, ia menekankan penerapan kurikulum tersebut pada dasarnya sebagai bagian memajukan sumber daya manusia.
“Penerapan dari Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan di Sulbar. Perubahan sebenarnya hanya ada di konsep dasar dalam memajukan sumber daya manusia. Selebihnya guru tetap seorang yang mengajar, siswa tetaplah seorang yang harus belajar,” ungkap dia.
Menurut dia, penerapan Kurikulum Merdeka mestinya sudah 100 persen di tahun ketiga ini. Hanya saja dirinya tidak menafikan jika implementasi dari kebijakan tersebut mesti disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah.
“Seharusnya sudah 100 persen di tahun ini. Hanya masih ada sekolah yang sama sekali belum punya bekal pengetahuan untuk menerapkan. Setiap satuan pendidikan mesti mempertimbangkan sumber daya guru, sarana dan prasarana dan dukungan siswa. Kita memberi ruang dalam penerapan kurikulum tersebut,” sebut dia.
Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) MAN Negeri 1 Mamuju, Nur Wahyudin ikut menanggapi terkait penerapan penghapusan jurusan di sekolah-sekolah. Termasuk di Madrasah.
Menurutnya, adanya penerapan tersebut tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Ia pun menekankan perbedaannya hanya terletak pada waktu peserta didik memilih peminatan.
“Sebenarnya bukan penghapusan secara total. Kalau Kurikulum 2013 peserta didik yang baru masuk langsung dapat memilih jurusan. Kalau Kurikulum Merdeka di kelas X mata pelajaran semua sama. Nanti naik di kelas XI berdasarkan angket dari guru BK, dibuka sekurang-kurangnya tujuh mata pelajaran pilihan,” Kata Wahyudin.
Menurut Wahyudin, penerapan dari Kurikulum Merdeka masih memiliki sejumlah kendala. Salah satunya terkait kurang masifnya sosialisasi dari kurikulum tersebut. Beruntung, guru-guru di madrasah aktif mengadakan Bimtek setiap tahun.
“Kendala dari penerapan kurikulum merdeka terkait sosialisasi ke para guru belum masif. Alhamdulillah kita di MAN 1 Mamuju tiap tahun mengadakan Bimtek soal itu. Kemarin di akhir Mei kita adakan Bimtek, agar guru-guru mampu benar-benar mengimplementasikan kurikulum merdeka,” ujarnya.
Guru biologi itu berharap, diterapkannya kurikulum yang ada sekarang, seluruh satuan pendidikan yang di sekolah maupun di madrasah dapat beradaptasi dengan cepat, termasuk dengan sistem yang ada di perguruan tinggi
“Sampai saat ini kita belum tau bagaimana bentuknya nanti ketika para peserta didik telah menjadi alumni Kurikulum Merdeka. Tapi paling tidak, kita tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan sekarang. Adanya penerapan kurikulum ini, diharapkan Perguruan Tinggi juga dapat menyesuaikan,” tandasnya. (irf-ajs)
