MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan, Kamis 11 Juli.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan tesebut terkait pembaharuan data pemilih TPS Khusus di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulbar, yang disinyalir terkendala jaringan.
Akibatnya, proses input data pemilih narapidana untuk kebutuhan Pilkada di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu belum mencapai 100 Persen.
“Jaringan internet tidak menentu dan masih menjadi kendala. Saat batas waktunya, kadang jaringan down, nah akhirnya penginputan data baru bisa dilakukan esok hari. Padahal penginputan harusnya today to time (tepat waktu) itu yang terjadi di Lapas Mamuju dan Pasangkayu sehingga belum 100 Persen,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Bagus Kurniawan, Kamis 11 Juli.
Menurut Bagus, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sangat penting agar terdapat sinkronisasi data dengan pusat. Sehingga UPT (Unit Pelaksana Tugas) Lapas dapat mengambil kebijakan dengan tepat, termasuk persiapan dalam menyukseskan Pilkada tahun ini.
“Data ini penting untuk mengetahui berapa jumlah pemilih di Lapas se-Sulbar. Agar kebijakan yang diambil tepat, termasuk dalam mendukung kesuksesan Pilkada, mesti ada sinkronisasi data dengan pusat,” ujarnya.
Bagus menekankan, ada beberapa data yang mesti diperbaharui, seperti alamat narapidana, jumlah yang telah bebas dan jumlah narapidana yang masuk.
“Data semisal tahanan yang beralamat di Mamuju Tengah sementara ditahan di Mamuju, inikan perlu dikoordinasikan dengan dengan KPU Sulbar dan KPU RI. Karena UPT belum ada di Mamuju Tengah, ” tuturnya.
Saat ini, lanjut Bagus, pihaknya selalu memperbaharui data setiap pekan. “Setiap minggu kita terus melakukan update data terkait narapidana yang baru masuk, yang keluar, seperti pelaksanaan Pilpres kemarin,” bebernya.
Selain itu, Bagus menilai masih terdapat permasalahan seperti belum optimalnya penginputan data serta konsolidasi yang dilakukan oleh operator SDP sehingga menyebabkan perbedaan data jumlah penghuni di lapangan dengan data yang ada di SDP.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem database pemasyarakatan di UPT yang berkualitas guna menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dengan mengedepankan tata nilai pasti,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan Pilkada serenkak pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. “Semoga di TPS khusus Rutan dan Lapas pada Pilkada kali ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hak-hak mereka sebagai warga negara kita optimalkan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya,” tutupnya. (*)
