“Saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang menyempatkan diri untuk hadir mengikuti kegiatan temu kerja TPPS di Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 Semarang, Jawa Tengah,” ucap Hasto.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 melalui pencegahan dan penurunan stunting pada ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target ini. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen, yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 dan 21,5 persen pada tahun 2023.
Meski demikian, penurunan ini masih jauh dari target yang ingin dicapai, sehingga diperlukan kerja ekstra untuk mencapai prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Mengutip arahan Wakil Presiden pada rapat tim pengarah dan pelaksanaan TPPS Pusat pada Maret 2024, perlu dilakukan analisis mengapa terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting dalam dua tahun terakhir.
Arahan selanjutnya dikemukakan kembali pada Rakernas Bangga Kencana dan TPPS tahun 2024, di mana Wakil Presiden memberikan arahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi agar program yang telah dilaksanakan dapat berlanjut dan menjadi prioritas.
Dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi stunting, arahan tersebut ditindaklanjuti dengan program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Program ini merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, serta TPPS Daerah dari tingkat Provinsi hingga Desa.
Melalui intervensi serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.
Pendekatan multi-sektor di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi kunci keberhasilan, oleh karena itu TPPS yang telah terbentuk di seluruh tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan harus bekerja bersama secara gotong royong untuk meningkatkan cakupan pengukuran dan penimbangan calon pengantin, bayi di bawah dua tahun (baduta), dan balita di posyandu.
TPPS memiliki peranan penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri harus senantiasa melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting sesuai dengan peranannya masing-masing.
Selain peranan TPPS, banyak pihak lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana. Bertepatan dengan momen Hari Keluarga Nasional, BKKBN bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengisi momen tersebut dengan memperkuat TPPS dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting sekaligus sebagai ajang praktik baik antar TPPS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Kegiatan Temu Kerja TPPS ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (ian)
