“Hal ini disebabkan adanya kenaikan setoran pajak oleh bendahara pemerintah pada akhir Februari 2024. Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp20,47 miliar atau 27,06 persen dari target,” ungkapnya.
Pada belanja negara, realisasi sampai dengan 29 Februari 2024 mencapai Rp1.451,82 miliar atau 12,69 persen dari pagu. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp441,37 miliar, tumbuh 38,23 persen dibandingkan bulan Februari 2023, terutama pada belanja modal yang meningkat sebesar 127,48 persen.
Realisasi belanja modal sebagian besar didukung oleh akselerasi belanja modal Kementerian PUPR yang meningkat signifikan serta adanya peningkatan realisasi kontrak pra-DIPA dan kontrak di awal tahun yang lebih masif dibandingkan periode sebelumnya.
Selanjutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp227,98 miliar, meningkat 45,22 persen dibandingkan Februari 2023. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp157,58 miliar atau 12,90 persen dari pagu. Sedangkan belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi sampai dengan 29 Februari 2024,
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), realisasi hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp1.010,45 miliar atau 15,14 persen dari alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat, meningkat sebesar 27,18 persen dari tahun sebelumnya.
Realisasi jenis TKD yang tumbuh positif, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp833,95 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp168,00 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp6,77 miliar.
“Kesimpulannya, kinerja APBN regional Sulawesi Barat pada Februari 2024 tetap solid di tengah penyelenggaran pemilu 2024, didukung oleh realisasi belanja negara yang optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat,” pungkasnya. (**)
