MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Kenaikan harga pangan yang cukup drastis terjadi hampir di semua wilayah di Sulbar. Lonjakan harga yang terkesan mendadak itu sangat dikeluhkan masyarakat.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat beli masyarakat dan berdampak pada lesunya perekonomian.
Merespon hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, menggelar pertemuan lintas sektor dalam High Level Meeting (HLM) se Sulbar, di Ballroom Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Kamis 29 Februari.
HLM menjadi wadah semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan serta percepatan digitalisasi daerah.
Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, TPID perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah dan tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi.
“Idealnya di angka 1 hingga 2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Zudan.
Upaya lain, kata dia, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan dan pemberian subsidi pangan. Gerakan ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi, kabupaten hingga pada level kepala pasar.
“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” jelasnya.
Seluruh stakeholder, kata dia, juga perlu mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang Ramadan dan Idulfitri. Zudan juga mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah. Ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton.
“Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, kabupaten juga bisa memanfaatkan dana BTT APBD Pemprov Sulbar sebesar Rp20 miliar saat terjadi lonjakan harga di kabupaten.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, Gunawan Purbowo menerangkan, dalam empat tahun terakhir, capaian inflasi Kota Mamuju tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,85 persen.
Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga avtur global, penerapan kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar), serta termoderasinya tingkat produktivitas beras di Sulbar.
Di sisi lain, pada tahun 2023, tekanan inflasi Kota Mamuju melandai menjadi 1,82% (yoy). Meskipun demikian, beras kembali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan produksi beras yang diakibatkan oleh cuaca kering El Nino pada semester II 2023.
“Tekanan inflasi bulanan Januari 2024 berasal dari beberapa komoditas, utamanya bawang merah, beras, dan ikan cakalang,” jelas Gunawan.
Faktor utama pendorongnya adalah kegagalan panen komoditas bawang merah di Kabupaten Majene akibat curah hujan yang tinggi, bergesernya masa panen padi pasca puncak El Nino dan telah berlalunya masa tangkap ikan laut di perairan Sulbar.
“Jika ditinjau dari sisi inflasi tahunan komoditas beras, bensin, dan rokok kretek menjadi beberapa komoditas kontributor utama inflasi triwulanan 2023,” paparnya.
Berdasarkan rilis data BI Sulbar, harga beras di dua kabupaten di Sulbar mengalami peningkatan 2,5 persen hingga 8,9 persen (mtm) pada Minggu IV Februari 2024. Pada Februari 2024, harga beras untuk seluruh jenis minggu IV terpantau berada di kisaran Rp 13.500 hingga Rp 14.950 per liter.
Selain itu, potensi kenaikan inflasi beras pada awal tahun juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP).
“Mengacu informasi anekdotal dari Dinas Ketahanan Pangan Sulbar dan hasil liaison KPw BI Sulbar triwulan I 2024, masa panen padi pada tahun 2024 diprakirakan bergeser sekitar 1 hingga 3 bulan yang merupakan dampak dari El Nino yang berakhir pada akhir tahun 2023,” tandasnya. (ajs/sol)
