“Salah satu langkah yang disepakati adalah dengan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan di pasar, serta melakukan intervensi jika diperlukan untuk mengontrol harga,” kata Waris, Selasa 20 Februari.
Ekonom BI Sulbar, Yovan Hadiatma menerangkan, pihaknya akan memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga agar dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi harga yang dapat memicu inflasi.
BI Sulbar, kata dia, berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Khususnya di sektor pangan. Pihaknya juga terus memantau dan memberikan analisis terkait kebijakan moneter yang dapat berdampak pada inflasi.
“TPID Sulbar terus melakukan kolaborasi dengan instansi lain, sehingga dapat melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sehingga angka inflasi Sulbar selalu terkendali,” ujarnya.
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan (Disdag) Mamuju, Andi Tenri menjelaskan, penyebab kenaikan harga beras yang melonjak tajam lantaran stok beras dari penyuplai daerah Pinrang dan Polman mulai berkurang.
“Saya baru konfirmasi ke pedagang di pasar jenis beras merek putri duyung itu sudah berkurang, bahkan sudah ada beberapa lapak di pasar kosong,” ujarnya.
Tenri menyebutkan, wilayah Polman dan Pinrang belum memasuki musim panen sehingga menjadi penyebab naiknya harga beras. Selain itu, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Mamuju, namun hampir di wilayah Indonesia.
“Melonjaknya harga beras ini terjadi di seluruh Indonesia dan ini sudah terjadi beberapa hari terakhir,” tuturnya. (*)
