MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Berbagai tantangan akan dihadapi penyelenggara Pemilu 2024. Salah satunya kondisi geografis. Sulitnya akses dan tidak tersedianya jaringan komunikasi di sejumlah wilayah tentu menjadi hambatan utama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar pun telah mewanti-wanti segala hambatan yang nantinya akan dihadapi saat Pemilu 2024. Kondisi ini mengharuskan penyelenggara harus lebih intens melakukan koordinasi lintas sektor.
Topografi Sulbar yang terdiri dari laut dalam, daratan rendah, dataran tinggi dan pegunungan menjadi tantangan utama penyelenggara dalam proses pendistribusian logistik dan proses penghitungan suara nantinya. Potensi konflik sosial yang timbul dari kondisi ini juga perlu diantisipasi.
Anggota KPU Sulbar, Supriadi Narno mengatakan, KPU kabupaten telah diinstruksikan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah yang terisolir. Khususnya dalam proses distribusi logistik.
“Salah satu yang paling nyata (hambatan) adalah pendistribusian logistik pemilu. Baik dari sisi akses jalan dan akses ke daerah di pulau-pulau. Termasuk akses komunikasi,” kata Supriadi, saat dikonfirmasi, Selasa 16 Januari.
Namun, Supriadi mengaku, pihaknya telah menyiapkan berbagai alternatif untuk merespon tidak tersedianya jaringan telekomunikasi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akses internet sangat dibutuhkan saat rekapitulasi suara di tingkat TPS, sebab KPU akan menggunakan Aplikasi Si Rekap.
“Salah satu daerah yang butuh perhatian khusus seperti daerah kepulauan misalnya di Balabalakang. Terus di Mamasa ada Talambai dan Pangandaran. Di Mamuju ada Kalumpang. Pasangkayu ada Pakava yang berbatasan Provinsi Sulteng,” ujarnya.
