Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, tidak memungkiri banyaknya aspirasi dari seluruh anggota DPRD Sulbar, apalagi tahun 2024 adalah tahun terakhir bagi keanggotaan DPRD Sulbar sebelum berganti ke periode berikutnya.
Hanya saja tahun 2024 diperhadapkan dengan kondisi anggaran yang sangat minim
“Kita harus mengencangkan ikat pinggang, kita ingin APBD sehat dan tepat waktu,” ungkapnya.
Terkait Pokir yang dihapus, Legislator Partai Demokrat ini mengatakan, beberapa beban harus dibiayai pada 2024 sehingga sebagian besar pokir tidak bisa dijalankan, diantaranya Pemilukada. Selain itu, utang Pemprov yang bertahun-tahun belum dilunasi.
“Karena itulah aspirasi diarahkan kesana. Sehingga kami sampaikan permohonan maaf atas yang sudah kami sampaikan akan perjuangan. Tapi inilah titik akhir karena memang ruang fiskal kita yang sangat terbatas sehingga tidak semua bisa kami penuhi,” kata Suraidah.
Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, dengan komitmen APBD tanpa defisit maka sejumlah belanja harus terpangkas.
“Ini tidak lepas dari arahan Kemendagri. APBD harus sehat. Salah satu kunci tidak boleh ada kekurangan likuiditas, atau defisit pada setiap tahapan pembayaran yang mungkin akan dilalui,” terang Zudan
