Pekan lalu Gibran tidak mendampingi Prabowo Subianto dalam uji publik yang diadakan Muhammadiyah di Surabaya dengan alasan menghadiri acara lain di Mojokerto. Ketidakhadiran Gibran dan Prabowo dalam sejumlah acara yang diinisiasi gerakan masyarakat, lanjut dia, bukan karena tidak berani. Melainkan semata-mata kesempatan dan waktu yang terbatas di tengah kesibukan. Berbeda dengan lainnya, pasangan Prabowo-Gibran sama-sama masih berdinas.
Lagi pula, kata Nusron, menghadiri dialog dan debat yang diadakan masyarakat bukan sesuatu yang wajib. Perlu juga dilihat seberapa jauh prioritasnya. ”Kalau kita pas cocok, waktunya tepat, ya kita hadiri,” katanya.
Sementara itu, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapannya mengikuti debat. Sebaliknya, Timnas Amin justru menyesalkan jadwal debat capres-cawapres belum dirilis KPU.
Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim menyebut, belum dirilisnya jadwal debat capres-cawapres berpotensi merugikan semua kontestan pilpres. Sebab, dalam debat pasti diperlukan persiapan.
Ramli khawatir muncul potensi kecurangan jika jadwal debat tidak kunjung dirilis. ”Jangan sampai belum dirilisnya jadwal debat ini menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kan kita tidak tahu,” katanya.
Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud juga menyatakan kesiapan untuk debat. Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Abdullah Mansyur menyatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan secara matang. ”Kami mempersiapkan diri jauh-jauh hari,” ujarnya saat konferensi pers Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat kemarin.
TPN sudah menyiapkan konten atau materi yang akan dibutuhkan dalam debat. Materi itu disusun setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh para ahli. Jadi, TPN siap menghadapi debat, baik yang diselenggarakan KPU maupun masyarakat umum.
Mansyur menyatakan, waktu pelaksanaan debat menjadi kewenangan KPU. Namun, pelaksanaan debat harus menyesuaikan jadwal kampanye yang sudah disusun, baik oleh TPN Ganjar-Mahfud maupun tim paslon lain.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral menuturkan, debat yang dilakukan harus betul-betul perdebatan yang berkualitas, yaitu ada pertengkaran pikiran. Bukan debat yang berisi kampanye. ”Kalau kampanye, di forum lain saja. Dalam debat, harus ada pertengkaran pikiran,” jelasnya.
Misalnya, terkait dengan program sosial yang akan dilakukan. Kandidat harus bisa menjelaskan secara detail akurasi data, jumlah penerima manfaat, dan pos anggaran yang akan digunakan. Program itu lalu bisa didebat kandidat lain.
