Sementara mantan anggota Bawaslu Polman, Suaib Alimuddin membawakan materi fenomena sosialisasi yang bermuatan kampanye. Jajaran pengawas pemilu harus mengantisipasi berbagai prolematika dalam pelaksanaan Pemilu. Termasuk masalah alat peraga kampanye, jadwal kampanye, mobilisasi massa, sengketa cepat dan berkampanye di media sosial.
Termasuk pemanfaatan kegiatan pemerintah untuk berkampanye seperti kegiatan reses dan temu konstituen anggota dewan incumbent, politisasi penyaluran bantuan pemerintah seperti PKH, PIP, BLT dan bansos. Serta keterlibatan aparat pemerintah dalam dukung mendukung calon legislatif, DPD maupun presiden.
Sementara Jaelani Kunni membahas kerangka ideal pengawasan kampanye pemilu sebagai ruang bagi pendidikan politik warga. Sedangkan Wakil Rektor II IAI DDI Polman, Dr Thahir menbahas tentang problem dan tantangan hukum Pemilu yang berkeadilan dan berkeadaban dalam kampanye peserta Pemilu.
Kordiv Pencegahan, Humas Dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Polman Adi Suratman menambahkan kegiatan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas Pemilu untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu kepada para Panwascam.
“Fasilitasi dan pembinaan terhadap pengawas Pemilu merupakan wujud dari kesiapan seluruh pengawas dalam menghadapi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Termasuk netralitas Panwascam harus terus terjaga. Karena Bawaslu melakukan evaluasai dan monitoring kepada Panwascam terkait kinerjanya dalam pelaksanakan pengawasan,” tandasnya.
