Jadi, peristiwa politik yang terjadi dalam pekan ini, merupakan suatu proses biasa, selama ditafsirkan bahwa tidak ada kepentingan politik yang dihalangi oleh suatu kekuasaan.
Padahal, jika menggunakan kewenangan, Presiden Jokowi bisa membekukan Partai Politik yang terkait dengan perbuatan tercela, yaitu korupsi. Apapun tafsirnya, kewenangan tersebut bisa dilakukan, tapi tidak digunakan.
Apakah Pak Jokowi dan keluarga harus taat pada pertai yang melahirkannya? Hal ini perlu pendalaman lebib lanjut, ketika seorang Presiden diperhadapkan oleh marwah Pemerintah, yang juga tidak sepantasnya disebutkan sebagai petugas partai, yang disampaikan di ruang publik.
Apakah selama ini Pak Jokowi tidak berbuat untuk Partai atau memperoleh fasilitas partai itu secara gratis?
Ini perlu dijawab oleh Pak Jokowi sendiri. Apakah etis dan bermoral menghitung-hitung segala sesuatu yang telah diterima dan diberikan?
Semua ini hanya akan terjawab jika Pak Jokowi mau menceritakan semua. Apakah tetap menjadi boneka untuk jadi mainan partai, atau justeru menjadi seorang Pemimpin yang sedang memberikan pesan, bahwa Partai Politik sudah seharusnya tetap memberikan edukasi terbaik, sebagai mandatory daulat rakyat. (**)
