MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencalonan Calon Anggota DPRD Mamuju, pada Pemilu 2024, Senin (16/10).
Pada rakor tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju menekankan beberapa poin dalam proses tahapan pencalonan pada Pemilu 2024.
Salah satunya meminta partai politik untuk ikut mengawasi jalannya tahapan verifikasi administrasi Daftar Calon Tetap (DCT) yang saat ini masih berlangsung di KPU.
Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, Bawaslu diberi batasan untuk mengetahui lebih jauh proses verifikasi administrasi DCT di KPU.
Olehnya, partai politik mesti aktif ikut mengawasi jalannya proses verifikasi tersebut.
“Fokus kita adalah partai ini juga memperhatikan proses verifikasi administrasi di KPU melalui LO masing-masing. Kami juga meminta kerja samanya agar memberikan informasi ke kita. Karena KPU membatasi ruang kita. Partai harus melihat jangan sampai dirugikan,” kata Rusdin, Senin (16/10).
Selain itu, Rusdin juga menekankan bagaimana menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait 30 persen kuota perempuan. Partai politik harus memenuhi kuota 30 persen perempuan. Sisi lain komposisi bakal caleg di setiap partai telah disusun.
“Kalau bicara hukum tentu kita harus patuhi aturan. Jika KPU tidak menindaklanjuti putusan itu sampai penetapan DCT, maka berpotensi pelanggaran. Karena tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang,” bebernya.
(ajs)
