MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Sejumlah fraksi di DPRD Sulbar menyoroti beberapa poin dalam nota keuangan dan RAPBD Sulbar tahun 2024.
Kendati demikian, fraksi tetap menyepakati agar hal tersebut dibahas lebih lanjut.
Pandangan fraksi itu disampaikan saat DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna, Kamis 12 Oktober.
Paripurna yang hanya dihadiri delapan legislatif itu bakal dilanjutkan kembali dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan fraksi yang akan digelar pada, Jumat (13/10).
Ketua DPRD Sulbar, St Suraidah Suhardi mengatakan, pihaknya menyoroti berbagai persoalan yang termuat dalam RAPBD Sulbar 2024.
Salah satu yang disoroti adalah alokasi penganggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kita tahu APBD Sulbar kita di tahun depan akan fokus pada pilkada. Di mana ruang fiskal kita sangat terbatas dan harus dialihkan ke hal yang penting. Jangan sampai APBD itu hanya segelintir orang yang merasakan,” kata Suraidah.
Selain itu, kata dia, Pemprov Sulbar mesti bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pelayanan dasar di kabupaten.
“Kita tahu kebutuhan pelayanan dasar ini menjadi kewajiban kita. Tidak melihat Pemprov dan Pemkab. Tapi yang namanya masyarakat, kita harus berkewajiban memenuhinya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Suraidah mengungkapkan, dana bagi hasil sawit yang akan masuk dalam APBD Sulbar 2024 juga harus benar-benar dimanfaatkan.
