JAKARTA, RADARSULBAR NEWS – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan menghasilkan sejumlah rekomendasi pada bidang kedaulatan pangan, hingga politik.
Salah satu hasil rekomendasinya, mendorong pemerintah menyelesakan masalah tenaga honorer.
“Merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer, seperti guru, dosen, bidan, perawat pendamping desa pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggaraan pemilu,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan hasil Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10).
Hasil Rakernas IV PDIP juga mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani.
Hal ini penting, dalam melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundangan.
Selain itu, Rakernas IV PDIP juga menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pemilu 2024, sebagai momentum transisi kekuatan secara konstitusional dan demokratis.
“PDI Perjuangan bertekad melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan melanjutkan dan mempercepat keberhasilan pemerintahan presiden Jokowi,” ucap Hasto.
