Karenanya, Jokowi bilang regulasi tentang transformasi digital yang holistik sangat diperlukan.
Regulasi yang dimaksud harus bisa mengatur juga industri yang berkaitan dengan digitalisasi, seperti industri kreatif dan UMKM, serta industri-industri lainnya.
“Sekali lagi payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan holistik dan ini sedang dikerjakan pemerintah,” ujarnya.
Etika Pedoman sebagai Respons Pemerintah atas Tantangan Pemanfaatan AI
Menurut Menkominfo, potensi pemanfaatan AI cukup besar, lebih dari 50 responden dari Studi Forbes (2023) di berbagai negara menggunakan kecerdasan buatan tersebut untuk layanan customer service hingga mekanisme penanganan penipuan.
Dilansir dari Antara, pemanfaatan AI diproyeksikan akan berkontribusi hingga 366 miliar dollar AS (sekira Rp5,1 kuadriliun) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030.
Saat ini pemerintah sedang menyusun pedoman etika pemanfaatan AI di Indonesia guna merespons pelbagai tantangan dari kecerdasan buatan.
“Diharapkan dapat merespons berbagai tantangan pemanfaatan AI, agar selaras dengan ketentuan UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik] dan UU PDP [Perlindungan Data Pribadi],” kata Budi.
Pemerintah saat ini telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 seiring peningkatan penggunaan masyarakat terhadap AI.
Lebih lanjut, Kemkominfo mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Industri Aktivitas Pemrograman Berbasis AI melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2021. (jpg)
