Warga lain, Syarif mengungkapkan, aksi penolakan dilakukan lantaran pemerintah dianggap telah melanggar komitmen. Mereka dijanji hanya dilakukan pengelolaan sampah yang sudah ada, bukan sampah baru.
“Yang mendasari ini adalah karena bahasa pemerintah yang dikelola adalah sampah di dalam bukan sampah baru. Kenyataan di lapangan yang dikasih masuk adalah sampah baru. Makanya masyarakat turun karena tidak sesuai apa yang dikatakan pemerintah,” ungkapnya.
Dia juga menuturkan jika keberadaan TPA sangat berdampak pada lahan pertanian warga setempat. Pemerintah juga dianggap ingkar janji terkait manfaat yang dapat dinikmati warga dengan TPA tersebut.
“Lahan produktif jadi saran tikus, jarak dari pemukiman sangat dekat dan memang dari awal ini adalah tempat pemrosesan akhir, banyak hal dijanjikan pemerintah kenyataan masyarakat tidak pernah menikmati hasil yang dijanjikan pemerintah. Seperti pengolahan gas dan pupuk organik yang tidak pernah terealisasi,” jelasnya.
Syarif bersama warga lainnya mengaku akan bertahan dan tidak membiarkan TPA kembali difungsikan. “Kami akan terus bertahan seperti sekarang apapun konsekuensinya,” tandasnya.
Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, Agusniah Hasan Sulur membantah jika akan ada dampak yang ditimbulkan jika TPA kembali difungsikan.
“Inikan beberapa hari ini sudah dilakukan bagian daripada sosialisasi dengan melakukan pengujian apakah betul pengelolaan (sampah) ini berdampak kepada masyarakat. Dan ternyata memang tidak ada dampak dan tidak ada lindi, yang dihasilkan adalah kompos dan juga maggot,” bebernya.
Dia juga mengaku jika sebelumnya telah melakukan negosiasi dengan warga dan mempersiapkan beberapa hal sebelum TPA difungsikan kembali.
“Kita lakukan negosiasi dan mempersiapkan beberapa hal terkait TPA difungsikan kembali. Bukan pembuangan tetapi tempat pemrosesan sampah yang tidak berdampak langsung terkait apa yang dikhawatirkan masyarakat,” pungkasnya.
