“Setelah dianalisis dari berbagai pertimbangan, kita rasionalkan dari segi mekanisme keuangan di peraturan keuangan yang ada di Pemprov. Kita kemudian berada pada sebuah kajian diangka Rp 50 miliar,” terangnya.
Angka tersebut, kata dia, kemudian diefisienkan kembali saat pertemuan berikutnya. Hasilnya ditemukan angkat Rp 45 miliar. Nilai ini kemudian akan kembali dibicarakan di pertemuan selanjutnya.
“Kami tinggal menunggu waktu dari pihak Pemprov untuk rapat bersama kembali,” sebutnya.
Menurut Said, ada beberapa kegiatan yang dihilangkan karena dianggap substansinya sama. Selain itu, TAPD Sulbar memperhatikan kembali adanya potensi kegiatan yang bisa saja didanai dari APBN.
“Misalnya di beberapa item operasional. Makanya kami hapus beberapa, karena itu memang berpotensi dobel penganggaran dari APBN. Sehingga berkurang dari Rp 50 miliar menjadi Rp 45 miliar,” bebernya.
Operasional yang dimaksud adalah operasional kantor, listrik, ATK dan sebagainya. Termasuk anggaran belanja modal. “Sebenarnya kita tidak terlalu banyak menghapus kegiatan tetapi menurunkan volumenya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya tetap mengutamakan pelaksanaan Pilgub yang berkualitas. Ia pun berharap anggaran ini bisa dipertahankan dan publik juga bisa memahami kondisi ini.
“Bahwa memang ada anggaran yang tetap kita butuhkan, walaupun potensinya tidak digunakan. Misalnya penganggaran calon perseorangan. Memang agak besar, karena perseorangan ini dari verifikasi faktual sampai di TPS itu berada di kisaran Rp 2 miliar,” tandasnya.
