MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar 2024 hingga saat ini belum disepakati. Namun, Pemprov Sulbar hanya bisa menganggarkan sekira Rp 60 miliar.
Anggaran sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar dan TNI/Polri. Itu berarti ada banyak item pembiayaan yang mesti dikurangi oleh KPU Sulbar dan Bawaslu Sulbar.
“Teman-teman TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sulbar sudah melaporkan ke saya, terkait anggaran bagi KPU, Bawaslu, penegakan hukum dan pengamanan (TNI/Polri). Nilainya berkisar Rp 50-60 miliar, saya lupa angka pastinya,” kata Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, saat dikonfirmasi, Rabu 13 September.
Zudan berharap, anggaran sebesar itu bisa mencukupi semua kebutuhan penyelenggara, pengawas dan pengamanan. “Usulan KPU Sulbar yang masuk Rp 72 miliar kita tidak mampu membiayai itu. APBD kita tidak cukup. Banyak skali beban yang harus dikeluarkan tahun 2024,” sebut Zudan.
Beban yang dimaksud salah satunya adalah utang Pemprov Sulbar senilai Rp 90 miliar yang sudah jatuh tempo di tahun 2024. Olehnya KPU dan Bawaslu Sulbar mesti melakukan efisiensi. Hal-hal yang tidak perlu jangan dilakukan.
“Insya Allah cukup, jadi harus menyesuaikan. Sebab biaya Pilkada provinsi dan kabupaten mestinya biayanya lebih murah,” bebernya
Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar mengaku, pihaknya sudah melakukan dua kali pertemuan dan lembahan dengan TAPD Sulbar. Pertemuan pertama KPU Sulbar mengusulkan anggaran Rp 72 miliar.
