MAMUJU, RADAR SULBAR — Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, menjelaskan peran penting berbagai stakeholder dalam upaya penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.
Penjelasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terpadu (Rakor Terpadu) bertema “Implementasi Transformasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat” yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Hotel Grand Maleo Mamuju, 12 -15 September 2023
Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSGI) 2022, tingkat prevalensi stunting di Sulawesi Barat mencapai 35 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 33,8 persen. Fakta ini menunjukkan perlunya peran aktif semua pihak dalam mengatasi masalah ini.
Kadinkes Sulbar mengidentifikasi lima akar masalah utama yang menjadi penyebab tingginya angka stunting di Sulawesi Barat, yaitu; Masih tingginya angka perkawinan anak, yang berdasarkan data BPS tahun 2021 mencapai 17,71 persen dan; Rendahnya capaian indikator kesehatan pada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok balita/baduta.
Selain itu, lanjut Asran, Belum maksimalnya skor pola pangan harapan, dengan capaian Sulawesi Barat sebesar 74,6 persen, masih jauh dari skor ideal PPH yang mencapai 100 persen dan; Akses sanitasi dan air minum layak yang belum optimal, dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 78,75 persen, dan akses terhadap layanan sumber air minum layak hanya mencapai 76,67 persen.
Terakhir, Belum maksimalnya kolaborasi dan fungsi Monitoring Evaluasi antar Tim Pelaksana Program Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten, dan desa.
