Lanjut Baharuddin, pihaknya masih butuh armada untuk memaksimalkan IPLT di Amola. Sehingga potensi PAD dalam pengelolaannya nanti bisa menjadi salah satu tambahan pendapatan daerah.
“Kita masih butuh tambahan armada untuk mengoptimalkan IPLT utamanya mengcover daerah padat penduduk seperti Wonomulyo, Campalagian, dan Tinambung,” jelas Baharuddin.
Ia juga menyampaikan, untuk satu unit armada itu dibutuhkan anggaran Rp. 600 juta.
Ia juga menyampaikan, saat ini IPLT tersebut sudah ada sumberdaya manusia (SDM) yang disiapkan untuk pengelolaan nantinya. Bahkan pihaknya sudah menunjuk penanggungjawab di UPT IPLT Amola.
Staf Bidang Cipta Karya Kamri menyampaikan, pengelolaan IPLT ini sudah diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2018. Didalam perda ini sudah diterangkan klasifikasi biaya penyedotan atau pengerukan kakus.
Ada lima klasifikasi biaya yang di terangkan dalam perda tersebut mulai dari terendah Rp. 50.000 per meter³ sampai dengan Rp. 250.000 m³.
“Potensi PAD sektor ini sangat besar, kita hitung jika beroperasi paling minimal 250 hari kerja itu PAD yang bisa dihasilkan 357 juta dalam satu tahun,” jelas Kamri. (*)
