MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar workshop konsolidasi pelembagaan dan pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDKP) di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (5/9/2023).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengharmonisasi data yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Sulbar. Karena data yang saat ini dimiliki masing-masing OPD berbeda-beda.
Sekretaris DPMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh mencanangkan program 4+1 menyangkut penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, penanganan anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi.
“Ketika ingin dijalankan program 4+1 ini, timbul permasalahan data. Data yang dimiliki masing-masing OPD terkait berbeda yang menyulitkan untuk melakukan intervensi,” terangnya.
“Misalnya, untuk menangani kemiskinan ekstrim, data yang dipakai Dinsos Sulbar adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sementara yang di desa menggunakan data indeks desa membangun (IDM) dan SDG’s desa. Setelah disandingkan, data ini berbeda. Oleh sebab itu, worskhop ini digelar untuk mengharmonisasi dan konsolidasikan data dengan semua OPD, agar program 4+1 bisa dijalankan tanpa hambatan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut, Andi Yasin, data desa presisi yang dimiliki DPMD Sulbar lebih akurat karena mempunyai keunggulan tersendiri, bukan hanya by name by adress, tapi juga by koordinat. Itulah yang membuat data desa presisi lebih akurat. Namun di forum ini perbedaan data tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih akurat.
